Sistem Informasi Geografi Politik

10 Sengketa Wilayah Paling Kontroversial   Libertinus/flickr Setiap negara di dunia memiliki perbatasan berdasarkan beragam kriteria. Namun, batas politik suatu negaralah yang paling sering memicu perdebatan. Beberapa kasus bahkan menyulut pecahnya konflik bersenjata antara dua negara yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Situs penyenarai Listverse merangkum daftar 10 Sengketa Perbatasan Paling Kontroversial yang masih terjadi sampai sekarang. 10. Abkhazia dan Ossetia Selatan Negara yang terlibat konflik: Georgia vs Republik Abkhazia dan Republik Ossetia Selatan Abkhazia dan Ossetia Selatan adalah dua negara erpublik pecahan Georgia di Kaukasus. Keduanya telah berupaya melepaskan diri dari Georgia sejak tahun 1920-an. Setelah Revolusi Rusia tahun 1917, Abkhazia dan Ossetia Selatan ditetapkan sebagai dua republik otonom yang merupakan bagian dari Georgia dan termasuk di dalam wilayah Uni Soviet. Namun setelah perang tahun 1920-an, Abkhazia dan Os...

PARTAI NASDEM Ketua                             : Surya Paloh Sekjen                            : Patrice Rio Capella Bendahara                     : Frankie Turtan Alamat Kantor DPP        : Jl. RP. Soeroso No. 44, Gondangdia Lama, Jakarta 10350 Telp                                : 021‐ 3929801             Fax                                 : 021‐ 31927288 2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA Ketua                              :     Drs. H...

Indonesia  merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat Provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pem...

2.   Cara Kerja Sistem Politik           Cara kerja sistem politik dapat digambarkan bermula dari proses politik dengan masuknya input, input yang berupa kepentingan diartikulasikan atau dinyatakan oleh kelompok kepentingan dan diagregasikan atau dipadukan oleh partai politik sehingga kepentingan-kepentingan yang khusus itu menjadi usul kebijakan yang lebih umum, dan selanjutnya dimasukkan dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif. Tahap perubahan input menjadi output (kebijakan) ini disebut tahap konversi. Tahap pembuatan kebijakan ini merupakan inti dari keseluruhan proses politik. Kebijakan ini kemudian dilaksanakan oleh birokrasi. Untuk menjamin kebijakan itu dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga menjadi kenyataan dijamin oleh adanya fungsi penghakiman yang dijalankan oleh badan peradilan.           Dengan kata lain secara ringkas dapat digambarkan bahwa kerja sistem politik dar...

 Substansi politik adalah keputusan politik, karena keputusan politik itu bersifat otoritif (sah dan mengikat masyarakat secara keseluruhan) dan berlakunya dapat dipaksakan. Keputusan politik meliputi kebijakan umum/publik dan keputusan yang menyangkut orang-orang yang akan menyelenggarakan kebijakan publik (penjahat pemerintah). Kebijakan publik merupakan program yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan masyarakat/negara. Patokan atau acuan dalam suatu pengambilan keputusan politik adalah ideologi, konstitusi, undang-undang, ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, efektivitas dan efisiensi, etika dan moral yang hidup dalam masyarakat, dan agama.    Dilihat dari segi isi dan prosedur pembuatan keputusan politik dikenal 3 tipe, yaitu keputusan rutin, keputusan darurat, dan keputusan bukan keputusan (Ramlan Surbakti, 1992). Keputusan rutin berisi upaya mengatasi dan mengatur permasalahan yang kompleks, dan penyusunannya memerlukan waktu relatif lama. APBN dan Undang-und...